Wilayah Kajian

WILAYAH KAJIAN DAN PEMETAAN DOSEN WILAYAH KAJIAN SKRIPSI
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM 
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

NO	WILAYAH KAJIAN	TEMA / TOPIK WILAYAH KAJIAN
1.	BASIS TEORITIS HUKUM TATA NEGARA ISLAM	1. Kostruksi Ushul Fiqih Hukum Tata Negara
		2. Maqashid al-Syari`ah Tata Negara Islam
		3. Filsafat Hukum Tata Negara Islam
		4. Pembaruan Ushul Fiqh Tata Negara Islam
		5. Kaidah Fiqh Dalam Bidang Hukum Tata Negara
		6. Asas Hukum Tata Negara: Antara kaidah fiqh dan Asas Hukum Positif
2.	HISTORISITAS HUKUM TATA NEGARA ISLAM	1. Awal Pembentukan Hukum Tata Negara Islam
		2. Sejarah Sosial Hukum Tata Negara Islam
		3. Perkembangan Hukum Tata Negara Islam Era Al Khulafa Al Rasyidin
		4. Perkembangan Hukum Tata Negara Islam Era Pasca Al Khulafa Al Rasyidin
		5. Pemikiran Politik Islam Pada Pada Zaman Klasik dan Pertengahan
		6. Perkembangan Madzhab Hukum Tata Negara Islam Kontemporer
		7. Pemikiran Politik Islam Kontemporer
		8. Majlis Syura Sebagai Lembaga Historis Kelegislatifan Islam
		9. Pengaruh Madzhab Klasik Dalam Legalitas/Regulasi Hukum Tata Negara Islam
3.	KAJIAN PEMIKIRAN TOKOH	1. Abu Yusuf dan Teori Kewajiban Negara
		2. Abu Hasan ali Al Mawardi dan Teori Tujuan Negara
		3. Ibnu Khaldun dan Pemikiran Sosiologi Politik
		4. Abu Nashr Al Faribi dan Teori Klasifikasi Negar
		5. Abu Nashr Al Faribi dan Teori Klasifikasi Negara
		6. Ibnu Sina dan Teori Masyarakat Politik
		7. Muhammad Baqir Ash Shadr dan Teori tanggung Jawab Negara
		8. Nashir Ad Din Ath Thusi dan Pemikiran Sosiologi Politik
		9. Ibnu Taimiyah dan Pemikiran Psikologi Politik
		10. Abu Hamid Muhammad Al Ghazali
		11. Abu A’la Al Maududi
		12. Ali Abdul Raziq
		13. Muhammad Husain Haikal
		14. Muhammad Natsir Pemikiran Agama dan Negara
4.	PENAFSIRAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM	1. Perbandingan Tafsir Tradisional atas Ayat Hukum Tata Negara Islam
		2. Pendekatan Kontemporer dalam tafsir Ayat Hukum Tata Negara Islam
		3. Perbandingan Metodologi Tafsir Ayat Hukum Hukum Tata Negara Islam
		4. Pendekatan Konvensional Dalam Kritik Hadits Hukum Tata Negara Islam
		5. Pendekatan Kontemporer dalam Hadist Hukum Tata Negara Islam
		6. Pendekatan Kontemporer Tafsir Hukum Konstitusi
5.	HUKUM TATA NEGARA	1. Sumber dan Asas Hukum Tata Negara
		2. Sejarah dan Perkembangan Negara Hukum Modern
		3. Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan
		4. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia
		5. Sistem Pemerintahan Negara dan Kekuasaan Negara
		6. Hubungan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
		7. Sistem Demokrasi Menurut Konstitusi
		8. Partai Politik dan Pemilihan Umum
6.	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	1. Hukum Administrasi dan Good Governance
		2. Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
		3. Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah
		4. Instrumen Pemerintah
		5. Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara
		6. Peradilan Tata Usaha Negara
		7. Mandat, Delegasi dan Atribusi dalam Praktek serta Implementasinya.
		8. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah
		9. Peran Peradilan Tata Usaha Negara
7.	PERADILAN TATA NEGARA	1. Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara
		2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
		3. Penyelesaian Sengketa Pemilhan Umum Kepala Daerah
		4. Pembubaran Partai Politik
		5. Permohonan Pengujian Undang undang (Judicial Revieu)
		6. Penyelesaian Impeachmen Presiden
8.	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	1. Sejarah Pemerintahan Daerah Dalam Negara Hukum indonesia
		2. Pengaturan Daerah Istimewa Dalam Konstitusi dan UU PEMDA
		3. Makna Daerah Yang Bersifat Istimewa
		4. Asas Asas Pemerintahan Daerah (Desentralisasi, Dekosentrasi dan Tugas Pembantu
		5. Sistem Rumah Tangga Daerah
		6. Pembentukan dan Pemekaran Daerah
		7. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota dan Kepala Desa
		8. Hubungan Kepala Daerah Dengan DPRD
		9. Peraturan Daerah (Perda)
		10. Sistem Pemerintahan Desa
9.	KELEMBAGAAN NEGARA	1. Kedudukan Fungsi dan Kewenangan Lembaga Eksekutif Menurut Konstitusi dan UU
		2. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Legislatif Menurut Konstitusi dan UU
		3. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Yudikatif Menurut Konstitusi dan UU
		4. Fungsi dan Kewenangan Komisi Komisi Negara
		5. Hubungan Tata Kerja Antara Lembaga Negara
10.	POLITIK HUKUM TATA NEGARA	1. Positivitas dan Kodifikasi Hukum Tata Negara Islam
		2. Transformasi Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional
		3. Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional
		4. Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia
		5. Politik Hukum Konstitusi
		6. Politik Hukum Lembaga Negara
		7. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman
		8. Politik Hukum Perundang undangan
		9. Politik Hukum Agraria
		10. Politik Hukum Hak Asasi Manusia
		11. Politik Hukum Peradilan Agama
		12. Positivisasi Hukum Tata Negara: Perspektif Siyasah Syari`yyah
11.	PERADILAN ISLAM DI INDONESIA	1. Perbandingan Fiqh Peradilan
		2. Institusional Peradilan Islam Era Kesultanan di Nusantara
		3. Perbandingan Hukum Acara dalam Islam dan Hukum Positif
		4. Advokasi Hukum Islam

CATATAN WILAYAH KAJIAN
Pengambilan wilayah kajian skripsi disesuaikan dengan kuota yang di tetapkan program studi.

Bagi mahasiswa yang belum menyusun proposal penelitian dapat menyesuaikan dengan penawaran wilayah kajian penelitian yang telah ditetapkan dan yang belum terpenuhi

Mahasiswa dapat memilih 1 – 2 wilayah kajian skripsi untuk dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademik

Dosen pembimbing I memiliki kewenangan dalam membimbing, mengarahkan, mereview, dan memverifikasi proposal penelitian dari segi: redaksi judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, pembaban/outline/sistematika penulisan, dan kualitas analisis/uraian.

Dosen pembimbing II memiliki kewenangan dalam membimbing, mengarahkan, mereview, dan memverifikasi proposal penelitian dari segi: penulisan ayat al-Qur’an dan hadits, penafsiran al-Qur’an, penjelasan hadits, penggunaan bahasa/penyusunan kalimat, pengetikan (penulisan kata depan/awalan), pengetikan nama orang/istilah/nama tempat, ejaan, dll., penulisan tanda baca, penggunaan transliterasi, pemilihan referensi dan jumlahnya, teknik pengutipan, penulisan catatan kaki, penulisan daftar pustaka, dan lay-out/tata letak/desain



Cirebon, 09 September  2021
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Ttd







Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 197209152000031001

Program Studi Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah

Tentang Prodi

Link Cepat

Hubungi Kami

© 2025 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi - Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon