Cirebon, 27 September 2024 – Program Studi Hukum Tata Negara Islam dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTN) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, bekerjasama dengan Penerbit Rajawali Grafindo Persada, sukses menggelar kuliah umum bertema “Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa, dosen, serta tamu undangan, bertempat di Auditorium Pascasarjana Lantai 3, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Acara diawali dengan sambutan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Mohamad Rana, M.H.I.. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya memahami dinamika demokrasi di Indonesia, khususnya terkait proses Pilkada dan mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Beliau juga menyampaikan harapannya agar kuliah umum ini bisa menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menggali lebih dalam tentang hukum tata negara dan bagaimana peran hukum dalam menjaga keadilan dalam demokrasi.
“Acara ini diadakan untuk memberikan wawasan yang komprehensif bagi mahasiswa agar mereka dapat memahami bagaimana demokrasi berjalan, terutama dalam konteks Pilkada. Kami berharap mahasiswa dapat memetik banyak pelajaran dari narasumber yang berpengalaman di bidangnya,” ujar Mohamad Rana.
Selanjutnya, Dekan Fakultas Syariah, Dr. Edy Setyawan, Lc, M.A., menyampaikan pidato sebagai keynote speaker. Dalam penyampaiannya, beliau menggarisbawahi peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi yang sehat dan memastikan hasil Pilkada berjalan dengan adil. Beliau juga menjelaskan bagaimana Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting dalam mengatasi berbagai sengketa politik yang muncul setelah proses Pilkada.
“Mahkamah Konstitusi adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas demokrasi. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, proses Pilkada tidak hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menjadi proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Dr. Edy Setyawan. Beliau juga mengajak mahasiswa untuk lebih mendalami hukum tata negara dan demokrasi di Indonesia, karena tantangan di bidang ini semakin besar dan membutuhkan generasi muda yang kritis dan cerdas.
Setelah sambutan dari Dekan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber utama, Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang juga seorang praktisi hukum berpengalaman. Dr. Wilma memberikan paparan yang mendalam mengenai proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
Beliau memaparkan bagaimana Mahkamah Konstitusi berperan dalam menyelesaikan konflik Pilkada dan menjaga hak-hak demokratis masyarakat. Dr. Wilma juga membahas berbagai contoh kasus yang pernah ditangani Mahkamah Konstitusi serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi acuan dalam memutuskan sengketa Pilkada.
“Proses penyelesaian sengketa Pilkada tidak hanya melibatkan hukum, tetapi juga faktor sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan,” jelas Dr. Wilma.
Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana mahasiswa antusias mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai berbagai isu terkait demokrasi dan hukum tata negara. Kuliah umum ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam pembentukan pemahaman mahasiswa mengenai peran hukum dalam menjaga demokrasi di Indonesia.
